RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Memiiki 6 Kelompok Pengaturan

GRAHA SUARA – Rancangan Undang-Undang (RUU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan memiiki enam kelompok pengaturan, yakni Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Program Pengungkapan Sukarela (PPS), pajak karbon, serta cukai.

Selain itu, RUU HPP juga menyangkut tiga hal utama yaitu asas dari perturan perpajakan, tujuan, muatan isi dan pemberlakuan. Tujuannya adalah meningkatkan pertumbuhan dan mendukung percepatan pemulihan
ekonomi.

“Pemulihan ekonomi dan mengembalikan pertumbuhan membutuhkan banyak sekali pemihakan dan resources dan harus di design secara sangat hati-hati dan detail. Kita menggunakan semua hal
instrumen yang ada di dalam pemerintahan, APBN, perpajakan baik pajak dan bea cukai, PNBP, belanja negara, belanja daerah,” jelas Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, dalam rillis yang diterima media, Sabtu (9/10/2021).

Selanjutnya, Menkeu juga menyampaikan, “Kita juga ingin UU ini mengoptimalkan penerimaan negara, mewujudkan sistem pajak yang berkeadilan dan memberikan kepastian hukum serta melaksanakan
reformasi, administrasi serta kebijakan perpajakan yang makin harmonis dan konsolidatif untuk memperluas
juga basis perpajakan kita di era globalisasi dan teknologi digital yang begitu sangat mendominasi. Dan terakhir adalah dengan UU HPP, maka kita ingin terus meningkatkan sukarela kepatuhan wajib pajak”Kelompok Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pemberlakukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi
Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP).

Pemberian kesempatan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan (SPT), selama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) belum menyampaikan Surat
Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP).

Sinkronisasi dengan Undang Undang Cipta Kerja dalam penerapan sanksi administrasi perpajakan. Pengaturan asistensi penagihan pajak global. Kesetaraan pengenaan sanksi melalui penurunan sanksi terkait permohonan keberatan atau banding wajib pajak. Pengaturan pelaksanaan Mutual Agreement Procedure (MAP) agar dapat berjalan secara simultan
dengan proses keberatan atau banding.

Kuasa Wajib Pajak harus memiliki kompetensi tertentu dalam aspek perpajakan, kecuali Kuasa Wajib
Pajak yang merupakan suami, istri, keluarga sedarah, atau semenda sampai dengan derajat kedua. Sinergi antar instansi pemerintah untuk melakukan pemberian data dalam rangka penegakan hukum dan
kerja sama. Kelompok Pajak Penghasilan
Pemberian dalam bentuk natura yang dapat dibiayakan.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) atas bagian peredaran bruto sampai dengan Rp.500 juta, Pengaturan kembali penyusutan dan amortisasi. Pemberlakuan tarif PPh Badan menjadi 22% mulai Tahun Pajak 2022. Penyempurnaan upaya mencegah penghindaran pajak dengan menerapkan metode yang sesuai dengan
international best practice. Penambahan kewenangan Pemerintah Indonesia untuk ikut serta dalam perjanjian multilateral. (rls).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

8 × = 24