LAMPUNG BARAT GS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Barat (Lambar) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lambar Tahun 2023 sebagai pedoman penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2023. Agenda tahunan itu berlangsung di GOR Aji Saka Kawasan Sekuting Terpadu Pekon Watas Balik Bukit Lambar. Kamis (24/3/2022).
Sebagaimana diketahui, Musrenbang Kabupaten Lambar Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dengan tujuan untuk menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Program Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2023, serta untuk menghasilkan kesepakatan dan komitmen di antara pelaku pembangunan atas prioritas program kegiatan yang akan dilaksanakan di Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan pijakan tahun Pertama Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lambar Tahun 2023-2026.
Dalam laporannya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lambar Agustanto Basmar mengatakan, Musrenbang RKPD Tahun 2023 Tingkat Kabupaten Lambar, merupakan kelanjutan dari proses penjaringan aspirasi masyarakat yang telah dilaksanakan. Dimulai dari Musrenbang Pekon pada bulan Januari 2022, Konsultasi Publik tanggal 2 Maret 2022, Musrenbang Kecamatan pada tanggal 3 – 26 Februari 2022 di 15 kecamatan, forum Perangkat Daerah atau lintas Perangkat Daerah Penyusunan RKPD Tahun 2023 pada hari Senin – Selasa tanggal 14 sd 15 Maret 2022 dengan melibatkan seluruh Perangkat Daerah dan Kecamatan.
“Musrenbang yang mengusung tema ‘Penguatan Ekonomi, Peningkatan
Kualitas Sumber Daya Manusia dan
Infrastruktur Publik’ itu mengangkat lima prioritas pembangunan daerah. Yaitu peningkatan sektor-sektor ekonomi potensial, peningkatan pembangunan sumber daya manusia, memantapkan kualitas infrastruktur publik yang berwawasan lingkungan serta mitigasi bencana”. Jelasnya.
Kemudian Meningkatkan nilai tambah produk unggulan yang inovatif dan sektor pariwisata, serta Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, tata kelola, pemerintahan yang baik dan
stabilitas. Imbuhnya. (Kamto).
