KALIANDA GS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan (Lamsel) memproyeksikan pendapatan daerah tahun 2026 mencapai Rp2,1 triliun dengan total belanja sekitar Rp2,2 triliun. Proyeksi tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Lampung Selatan dengan agenda penyampaian Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026, di ruang sidang utama DPRD setempat, Rabu (12/11/2025).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Lampung Selatan, Erma Yusneli, didampingi Wakil Ketua I Merik Havit dan Wakil Ketua II A. Benny Raharjo. Hadir dalam kesempatan itu Wakil Bupati Lampung Selatan M. Syaiful Anwar mewakili Bupati Radityo Egi Pratama, jajaran Forkopimda, para kepala OPD, serta tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Lampung Selatan Erma Yusneli menegaskan bahwa rapat paripurna tersebut memiliki arti strategis bagi arah pembangunan daerah ke depan, mengingat RAPBD 2026 akan menjadi pedoman utama pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah.
“Penyampaian Nota Keuangan RAPBD Tahun Anggaran 2026 ini merupakan bagian penting dari siklus pengelolaan keuangan daerah yang harus kita jalankan secara tertib, taat aturan, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.
Erma menjelaskan, DPRD mencermati dengan serius proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp2,1 triliun dan belanja daerah Rp2,2 triliun di tengah penurunan Transfer Keuangan ke Daerah (TKD) sekitar 17,69 persen dibanding tahun sebelumnya.
“Tantangan fiskal ini tidaklah ringan. Namun bagi kami di DPRD, kondisi ini justru harus dijawab dengan penguatan sinergi, inovasi, dan keberanian melakukan pembenahan, baik dalam optimalisasi pendapatan asli daerah maupun efisiensi belanja yang benar-benar tepat sasaran,” tegasnya.
Ia menekankan, DPRD akan memberi perhatian khusus terhadap prioritas belanja daerah yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur dasar, layanan pendidikan dan kesehatan, percepatan penurunan stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem, dan penguatan ekonomi masyarakat.
“Belanja daerah harus berpihak pada kepentingan masyarakat. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus punya dampak nyata, bukan sekadar mengejar penyerapan anggaran,” kata Erma.
Terkait upaya peningkatan pendapatan, ia mendorong Pemkab Lampung Selatan untuk terus mengembangkan inovasi melalui digitalisasi pendapatan daerah, peningkatan kepatuhan pajak dan retribusi, serta penggalian potensi lokal secara berkelanjutan dengan tetap menjaga iklim investasi yang kondusif.
Di sisi lain, Erma mengapresiasi langkah pemerintah daerah yang menyelaraskan penyusunan RAPBD 2026 dengan arah pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045, khususnya dalam penguatan sumber daya manusia dan daya saing daerah.
Namun demikian, ia mengingatkan agar sinkronisasi dengan program nasional tetap memperhatikan kebutuhan riil dan karakteristik lokal Kabupaten Lampung Selatan.
“Perbedaan pandangan dalam proses pembahasan adalah hal yang wajar dalam demokrasi. Tetapi pada akhirnya, kita harus bertemu dalam satu titik tujuan: mewujudkan Lampung Selatan yang maju, berdaya saing, dan sejahtera,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Wakil Bupati Lampung Selatan, M. Syaiful Anwar, dalam penyampaian Nota Keuangan RAPBD 2026 menegaskan bahwa penyusunan anggaran dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dengan berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS.
“APBD bukan sekadar dokumen keuangan, tetapi dasar bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan penerimaan dan pengeluaran yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” kata Syaiful.
Ia memaparkan, belanja daerah 2026 diprioritaskan untuk belanja wajib, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, penanganan stunting, serta pengentasan kemiskinan ekstrem. Defisit anggaran akan ditutup melalui pembiayaan daerah dengan memperhitungkan sisa lebih perhitungan anggaran dan proyeksi pinjaman daerah.
Menyikapi penurunan TKD, Syaiful menyebut kondisi tersebut sebagai momentum untuk berinovasi dalam menggali potensi lokal dan memperkuat pendapatan daerah tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.
Usai penyampaian nota keuangan, Wabup Syaiful juga menanggapi pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Lampung Selatan. Ia mengapresiasi seluruh fraksi atas kritik, saran, dan masukan konstruktif yang diberikan.
Menutup rapat, Ketua DPRD Erma Yusneli kembali menegaskan komitmen lembaga legislatif untuk mengawal pembahasan RAPBD 2026 secara profesional dan mengajak semua pihak menjaga sinergi eksekutif dan legislatif.
“Dengan semangat Lampung Selatan Maju, mari kita jadikan RAPBD 2026 sebagai instrumen yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat dan mendorong terwujudnya Lampung Selatan yang semakin maju, berdaya saing, dan sejahtera,” pungkasnya.(*)
