Walikota Mengajak DPRD Untuk Bersama Sama Membangun Kota Bandar Lampung

BANDAR LAMPUNG GS – DPRD Kota Bandar Lampung melaksanakan sidang paripurna. Agenda sidang paripurna adalah Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Penyelenggaraan Pemerintah Pemerintahan tahun 2019 dan Pembicaraan Tingkat I atas enam Raperda Usul Inisiatif DPRD Kota Bandar Lampung. Kamis (4/6/2020).

Walikota Bandar Lampung Herman HN mengatakan, keterlambatan penyampaian LKPJ 2019 semata mata dikarenakan adanya pandemi Covid-19.

Walikota mengajak DPRD untuk bersama sama membangun Kota Bandar Lampung dengan melakukan koordinasi dan komunikasi yang baik. Ajaknya.

Sementara itu penyampaian Raperda usul inisiatif DPRD Kota Bandar disampaikan oleh Wakil Ketua III DPRD Kota Bandar Lampung Edison Hajar, Keenam Raperda Usul Inisiatif DPRD Kota Bandar yang disampaikan itu adalah Raperda tentang Rukun Tetangga dan Lingkungan, Raperda tentang Retribusi pengelolaan limbah cair, Raperda tentang Pengelolaan limbah domestik, Raperda tentang pengembangan kota layak anak, Raperda tentang Kesehatan lingkungan dan Raperda tentang Bantuan hukum.

Edison Hadjar mengatakan, penyusunan Raperda usul inisiatif yang diusulkan DPRD telah melalui proses yang panjang dan sudah dilakukan pengkajian baik dari sisi akademis, sosiologis maupun dari sisi yuridis. Ungkapnya.

“Terhadap penyampaian usul inisiatif DPRD, Walikota secara prinsip sepakat untuk membahas bersama ke enam Raperda yang diusulkan antara DPRD dengan Eksekutif. Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tidak menimbulkan biaya tinggi serta bermanfaat bagi masyarakat, saya setujui untuk dibahas lebih lanjut”. Ungkap Herman HN.

Sementara itu, Wakil Ketua I, Aderly Imelia Sari, dalam menyampaikan jawaban terhadap pendapat Walikota, mengucapkan terima kasih atas persetujuan dan keinginan Walikota untuk membahas bersama terhadap keenam Raperda tersebut.

Ketua DPRD Kota Bandar Lampung Wiyadi selaku pimpinan sidang paripurna mengatakan, LKPJ Walikota Bandar Lampung akan dibahas oleh Panitia Khusus dan paling lambat 30 hari sudah harus dilaporkan dalam sidang paripurna.

“Sementara untuk membahas enam Raperda usul inisiatif DPRD akan dibentuk sebanyak lima panitia khusus”. Pungkas Wiyadi. (Adv).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

+ 33 = 42