WAY KANAN GS – Sekretaris Daerah Kabupaten, Machiavelli Herman Tarmizi, S.STP., M.Si., memimpin Rapat Koordinasi Peningkatan Angka Rata-Rrata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Way Kanan di Ruang Buway Pemuka Pengiran Tuha Pemkab Way Kanan, Rabu (10/09/2025).
Rapat dihadiri oleh Bappeda, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pusat Statistik (BPS) Way Kanan, serta unsur legislatif dari DPRD Kabupaten Way Kanan, yaitu Wakil Ketua I dan Ketua Komisi IV. Pertemuan ini menjadi forum strategis untuk menyamakan persepsi sekaligus merumuskan langkah bersama dalam mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui sektor pendidikan.
Dalam arahannya, Sekda menegaskan bahwa audiensi ini merupakan upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya RLS dan HLS, sebagai indikator utama dalam pembangunan sumber daya manusia.
“Peningkatan RLS dan HLS adalah kunci untuk memperkuat IPM. Forum ini menjadi momentum penting bagi Dinas Pendidikan dalam merumuskan program-program prioritas yang tepat sasaran,” tegas Machiavelli.
Kepala BPS Way Kanan menjelaskan bahwa peningkatan IPM tidak dapat dilakukan secara instan, karena pendidikan merupakan proses jangka panjang yang hasilnya baru terlihat setelah beberapa tahun. BPS juga menekankan pentingnya intervensi melalui program pendidikan kesetaraan, kursus, serta peningkatan literasi untuk memperluas akses pendidikan.
Wakil Ketua I DPRD Way Kanan dalam kesempatan ini menyoroti pentingnya fokus anggaran pada program-program yang benar-benar menunjang peningkatan IPM. Dewan juga mendorong adanya transparansi informasi terkait lokus survei BPS agar dapat dilakukan intervensi kebijakan yang lebih terarah.
Sementara itu, Kepala Bappeda menekankan perlunya sinergi lintas sektor, termasuk peran Dinas Kesehatan dan Dinas Perpustakaan, mengingat IPM juga dipengaruhi faktor kesehatan dan literasi. Bappeda mendorong agar perencanaan anggaran dilakukan secara terfokus pada kegiatan prioritas yang mampu memberikan dampak signifikan.
Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyampaikan bahwa upaya penurunan angka putus sekolah telah berjalan melalui PKBM/SKB, pondok pesantren, serta bantuan BOPDA Kesetaraan. Namun, tantangan yang dihadapi adalah keterbatasan data serta rendahnya kesadaran masyarakat untuk kembali bersekolah. Dinas juga mengusulkan kemungkinan lahirnya regulasi berupa Perda atau Perbup terkait kewajiban sekolah bagi masyarakat Way Kanan.
Sebagai kesimpulan, rapat menyepakati sejumlah langkah strategis, diantaranya:
1. Mendorong Pemerintah Kampung untuk melakukan pendataan warga putus Sekolah dan mensosialisasikan pentingnya pendidikan.
2. Mengoptimalkan peran PKBM dan SKB sebagai pusat layanan pendidikan kesetaraan.
3. Mengintegrasikan program Dinas Pendidikan dengan Dinas Perpustakaan dalam pendidikan keaksaraan dan literasi masyarakat.
4. Menyusun regulasi serta kebijakan berbasis data yang lebih terarah pada wilayah-wilayah yang memiliki angka putus sekolah tinggi.
Sekda Machiavelli menyampaikan keyakinannya bahwa melalui sinergi lintas sektor, dukungan DPRD, serta kolaborasi bersama BPS, target peningkatkan RLS dan HLS di Kabupaten Way Kanan dapat tercapai, sekaligus memberikan dampak positif bagi peningkatan IPM daerah secara berkelanjutan.
