oleh

Sekdakab Pringsewu Hadiri Rapat Paripurna Penyampaian Raperda

PRINGSEWU GS – Penjabat Bupati (Pj) Pringsewu Adi Erlansyah, S.E., M.M., yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Drs. Heri Iswahyudi, M.Ag., Menghadiri Rapat Paripurna Penyampaian Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pemandangan Umum Fraksi- Fraksi DPRD Kabupaten Pringsewu, di Gedung DPRD Kabupeten setempat, Senin (05/06/2023).

Dalam sambutan tertulis Penjabat Bupati Pringsewu yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Heri Iswahyudi mengatakan, salah satu sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pringsewu yaitu dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pringsewu guna menunjang kemandirian keuangan daerah.

Lebih lanjut dikatakan, hingga saat ini peraturan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Pringsewu masih berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2019, yang masih merujuk pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Undang-Undang tersebut telah disempurnakan sesuai dengan sistem pelaksanaan desentralisasi fiskal dan telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

“Didalam Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengamanatkan setiap Pemerintah Daerah Wajib memiliki Peraturan Pelaksanaannya paling lama 2 Tahun sejak diundangkanya Undang-Undang tersebut. Dengan harapan regulasi tersebut tidak memberatkan rakyat, akan tetapi dapat mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah sebagai payung hukum dalam pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Pringsewu”, ungkapnya.(*)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

6 + 1 =