JAKARTA GS – Pemerintah menetapkan PMK-196/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) Wajib Pajak (WP) pada 22 Desember 2021 dan mengundangkan PMK tersebut pada 23 Desember 2021.
Beleid tersebut merupakan aturan pelaksanaan untuk PPS Sebagaimana dinyatakan dalam Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), PPS akan berlaku tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Neilmaldrin Noor mengharapkan, WP dapat mengikuti PPS karena program ini memiliki banyak manfaat untuk WP.
“PPS adalah, kesempatan yang diberikan kepada WP untuk mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela, melalui pembayaran PPh (Pajak Penghasilan) berdasarkan pengungkapan harta”. Ungkapnya. Senin (27/12/2021) kemaren dalam rilis yang diterima media hari ini.
Menurutnya, banyak manfaat yang akan diperoleh WP, di antaranya, terbebas dari sanksi administratif dan perlindungan data bahwa data harta yang diungkapkan, tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan atau penuntutan pidana terhadap WP. PPS diselenggarakan dengan asas kesederhanaan, kepastian hukum. Terangnya.
“Kemanfaatan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela WP sebelum
penegakan hukum dilakukan dengan basis data dari pertukaran data otomatis (AEoI) dan data ILAP yang dimiliki DJP”. Pungkas Neilmaldrin. (rls).
Komentar