KALIANDA GS – Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, menerima Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Lampung dalam agenda Exit Meeting pemeriksaan sektor pendidikan di ruang kerjanya, Jumat (26/9/2025).
Pertemuan tersebut menjadi penutup rangkaian pemeriksaan oleh Tim BPK Lampung yang telah berlangsung selama 25 hari, sejak 2 hingga 26 September 2025.
Ketua Tim Pemeriksa BPK Lampung, Redy Ardiansyah, menjelaskan bahwa agenda ini merupakan bagian dari program nasional BPK dengan fokus pada tiga sektor utama, yakni ketahanan pangan, kesehatan, dan pendidikan.
Untuk Kabupaten Lampung Selatan, sektor pendidikan menjadi perhatian utama, khususnya terkait peningkatan sarana dan prasarana sekolah pada Tahun Anggaran 2024 dan Semester I Tahun 2025.
“Pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan perlu lebih fokus menentukan skala prioritas agar pembangunan benar-benar menyentuh sekolah yang paling membutuhkan,” kata Redy.
Ia juga menyoroti adanya dana revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat yang mulai disalurkan pada tahun 2025. Dana tersebut masuk langsung ke rekening satuan pendidikan tanpa melalui APBD, namun tetap harus diawasi secara ketat.
“Meski bukan dari APBD, penggunaannya tetap harus dipertanggungjawabkan. Kami berharap ada pendampingan dari Inspektorat agar tidak terjadi penyimpangan,” tegasnya.
Menanggapi hal itu, Bupati Egi menyampaikan apresiasi atas masukan yang diberikan oleh BPK. Menurutnya, hasil pemeriksaan ini menjadi bahan evaluasi penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, terutama di bidang pendidikan.
“Beberapa poin dari BPK sejalan dengan kebijakan kami, terutama soal skala prioritas pembangunan sarana pendidikan. Kami juga akan memperkuat peran Inspektorat dalam mengawasi dana revitalisasi agar tepat sasaran,” ujar Egi.
Pertemuan tersebut diharapkan menjadi momentum perbaikan dan penguatan komitmen Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui pembangunan infrastruktur yang lebih terarah, transparan, dan akuntabel.(*)
