KALIANDA GS – Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, menegaskan sikap tanpa kompromi terhadap segala bentuk praktik pungutan liar (pungli) di lingkungan pendidikan. Ia menekankan, tidak akan memberi ampun kepada siapa pun yang terbukti melakukan pungli, terutama jika tindakan itu merugikan masyarakat.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan Bupati Egi saat membuka Rapat Koordinasi dan Silaturahmi dengan Kepala Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar se-Kabupaten Lampung Selatan, di Aula Krakatau, Kantor Bupati Lampung Selatan, Jumat (26/9/2025).
“Saya larang keras adanya pungli, saya tidak izinkan. Nggak ada ampun. Apalagi ngambilnya dari masyarakat. Kalau ketahuan, saya akan berhentikan kepala sekolah dengan tidak terhormat,”
tegas Bupati Egi di hadapan para peserta.
Kegiatan itu dihadiri para camat, koordinator pengawas, kepala bidang, serta ratusan kepala sekolah dasar. Secara keseluruhan, terdapat 506 kepala sekolah yang tergabung, terdiri atas 469 SD negeri dan 37 SD swasta, yang dibagi dalam dua sesi pertemuan.
Bupati Egi menegaskan, kemajuan pendidikan hanya bisa tercapai bila dikelola secara bersih dan profesional. Pendidikan yang bebas dari pungli, menurutnya, akan memberi ruang lebih luas bagi guru, siswa, dan orang tua untuk fokus pada peningkatan mutu belajar.
“Saya ingin pendidikan di Lampung Selatan maju, unggul, dan berdaya saing. Itu hanya bisa terwujud kalau kita bekerja jujur, tanpa pungli, dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Dalam arahannya, Egi juga meminta para kepala sekolah untuk menerjemahkan visi dan misi daerah dalam proses pembelajaran. Sekolah, kata dia, tidak hanya bertugas mencetak lulusan dengan intelektual tinggi, tetapi juga harus membekali siswa dengan kecerdasan emosional (EQ) dan spiritual (SQ).
Bupati Egi turut memaparkan kondisi pendidikan di Lampung Selatan, di mana 34 persen penduduk hanya berpendidikan SD, 25 persen SMP, dan 21 persen SMA. Kondisi ini, menurutnya, belum sejalan dengan kebutuhan dunia kerja yang kini menuntut minimal lulusan SMA.
Ketimpangan tersebut menjadi salah satu faktor penyumbang pengangguran yang perlu segera diatasi. Untuk itu, Bupati meminta para kepala sekolah menyusun skala prioritas program dengan menggunakan metode diagram Eisenhower (do, decide, delegate, delete).
Hasil perencanaan tersebut wajib dilaporkan ke Dinas Pendidikan sebagai dasar penyusunan program kerja tahun depan.
Selain itu, perencanaan program akan diintegrasikan dengan aspirasi masyarakat di tingkat kecamatan melalui camat, agar lebih tepat sasaran dan berdampak nyata.
“Program yang disusun harus impactful dan sustainable,” tegasnya.
Rakor tersebut menitikberatkan pada dua agenda utama: penguatan mutu pendidikan yang berlandaskan nilai moral dan budaya, serta pemberantasan praktik pungli di satuan pendidikan.
Bupati Egi menutup arahannya dengan ajakan agar seluruh elemen pendidikan bersatu padu membangun Lampung Selatan yang maju, bersih, dan berdaya saing.(*)
