AMPK Mengirimkan Surat ke Kanwil Depertemen Agama Provinis Lampung, Dugaan Tindak Pidana Korupsi

BANDAR LAMPUNG GS – Aliansi Masyarakat Pemberantasan Korupsi (AMPK) mengirimkan surat ke Kantor Wilayah (Kanwil) Depertemen Agama Provinis Lampung perihal dugaan tindak pidana korupsi.

Koordinator AMPK Indra Bangsawan mengatakan, surat yang dilayangkan kepada Kepala Kantor Wilayah Kanwil, merupakan tindak lanjut adanya temuan dugaan tidak pidana korupsi yang ada di lingkungan Kementrian Agama Kanwil Depag Lampung.

“Temuan pertama adanya temuan proyek pengadaan langsung (PL) yang terkesan dikondisikan dan dikerjakan oleh kerabat pejabat di wilayah Kanwil Depag Lampung”. Kata dia seperti dilansir dari Lampost.co. Senin (19/07/2021).

Selanjutnya, adanya temuan pejabat yang melakukan bagi-bagi pekerjaan proyek di salah satu kafe yang ada di Kota Bandar Lampung dan pemilik kafe, itu diketahui milik salah satu pejabat di lingkungan Kanwil Depag Lampung. Terakhir adanya dugaan jual beli jabatan, mulai dari level Kantor Urusan Agama (KUA) hingga kepala sekolah MTs dan MAN se-provinsi Lampung.

“Atas dasar itu dan juga bukti-bukti yang kami miliki, kami meminta kepada Irjen Kemenag RI untuk mengevaluasi jajarannya yang ada di Lampung. Kalau sampai 3×24 jam tidak ada respon, maka kami siap untuk melakukan aksi damai di Kanwil Depag dan Kejati Lampung”. Kata Indra.

Sementara itu, Kakanwil Departemen Agama provinsi Lampung Juanda Naim mengatakan, pihaknya akan mempelajari surat masuk dari AMPK. Namun, secara garis besar pihaknya menyebutkan seluruh dugaan itu tidak punya landasan yang kuat.

“Mengenai pengadaan barang dan jasa sekarang, semuanya sudah trintergrasi dalam satu sistem yaitu sistem pengadaan elektronik. Dugaan ini sama sekali tidak berdasar”. Kata dia melalui sambungan telepon.

Kemudian indikasi jual beli jabatan, lanjut Kakanwil, hal itu sudah diatur sesuai dengan prosedur yang ada. Jadi semua jabatan masuk ke dalam Baperjaka dan didiskusikan, baru untuk keputusan akhir ada di Kakanwil selaku pejabat pembina kepegawaian tertinggi wilayah”. Ujar Juanda.

Juanda mengatakan, jika LSM itu akan membawa temuannya ke jalur hukum, pihaknya akan siap, karena selama ini Kanwil Depag Lampung berjalan di lintasan yang seharusnya, “Silahkan, setiap orang punya hak untuk menyuarakan pendapatnya. Surat balasan akan kami kiriman secepatnya”. Tutupnya. (*).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

71 + = 79